1. PERSYARATAN CALON
KEPALA DESA :
- WARGA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA;
- BERTAKWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
- MEMEGANG TEGUH
DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA;
- BERPENDIDIKAN
PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT;
- BERUSIA PALING
RENDAH 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT PENDAFTARAN;
- BERSEDIA
DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA;
- TIDAK SEDANG
MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA;
- TIDAK PERNAH
DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI 5
(LIMA) TAHUN SETELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA DAN MENGUMUMKAN
SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH
DIPIDANA;
- BUKAN SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG;
- TIDAK SEDANG
DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP;
- BERBADAN SEHAT;
- BELUM PERNAH
MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT DIMANAPUN DI WILAYAH
INDONESIA;
- TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA
PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP LEBIH DARI 2 (DUA) KALI.
(Pasal
26 Perda 12/2017)
2. DOKUMEN
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA :
- PHOTO COPY
KARTU TANDA PENDUDUK YANG DILEGALISASI
OLEH INSTANSI TERKAIT;
- SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS
SEGEL ATAU BERMATERAI CUKUP;
- SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN
MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI
ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI CUKUP;
- FOTOKOPI IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL
DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISASI OLEH
PEJABAT BERWENANG ATAU SURAT PERNYATAAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG DAN
DIBUKTIKAN DENGAN MEMPERLIHATKAN IJAZAH ASLI ATAU SURAT TANDA TAMAT
BELAJAR ASLI;
- FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT
KENAL LAHIR YANG DILEGALISASI OLEH INSTANSI TERKAIT;
- SURAT PERNYATAAN BERSEDIA
DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA YANG DIBUAT OLEH
YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI CUKUP;
- SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG
MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN, SURAT
KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA)
TAHUN ATAU LEBIH DAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA
SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMENUHI HUKUM TETAP DARI
PENGADILAN NEGERI;
- SURAT
KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER PEMERINTAH;
- SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH
MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN YANG DIBUAT OLEH
YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI CUKUP; DAN
- SURAT PERNYATAAN TIDAK
PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP LEBIH DARI 2 (DUA) KALI YANG DIBUAT OLEH
YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI CUKUP.
3. IJAZAH ATAU SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
- APABILA
IJAZAH ATAU SURAT TANDA TAMAT BELAJAR BELUM TERBIT, MAKA SURAT KETERANGAN
LULUS DAN IJAZAH DALAM PROSES DARI PEJABAT YANG BERWENANG DAPAT DIJADIKAN
SEBAGAI PENGGANTI KELENGKAPAN PERSYARATAN;
- APABILA IJAZAH ATAU SURAT TANDA TAMAT BELAJAR HILANG, HARUS
MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN SURAT KETERANGAN DARI INSTANSI TERKAIT
- AKTA
KELAHIRAN ATAU SURAT KENAL LAHIR
- APABILA AKTA
KELAHIRAN MASIH DALAM PROSES, SURAT RESI ATAU SURAT TANDA
TERIMA PERMOHONAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KENAL LAHIR DAPAT
DIJADIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELENGKAPAN PERSYARATAN; ATAU
- APABILA AKTA
KELAHIRAN ATAU SURAT KENAL LAHIR HILANG,
HARUS MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT KETERANGAN DARI INSTANSI TERKAIT
4. DOKUMEN LAINNYA :
- KEPALA DESA ATAU PENJABAT KEPALA
DESA, MELAMPIRKAN SURAT CUTI DARI
CAMAT ATAS NAMA BUPATI SEJAK
DITETAPKAN SEBAGAI CALON SAMPAI DENGAN SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN
CALON TERPILIH;
- DALAM HAL KEPALA DESA CUTI, SEKRETARIS
DESA MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA.
- DALAM HAL SEKRETARIS DESA
BERHALANGAN TETAP ATAU DIBERHENTIKAN SEMENTARA ATAU DIBERHENTIKAN, MAKA SALAH SATU PERANGKAT DESA YANG DIPANDANG
MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA, YANG DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS USUL DARI BPD.
- PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN
DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DIBERIKAN CUTI OLEH KEPALA DESA TERHITUNG
SEJAK YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA SAMPAI
DENGAN SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN CALON TERPILIH.
- TUGAS PERANGKAT DESA DILAKSANAKAN
OLEH PERANGKAT DESA LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.
- ANGGOTA BPD
YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HARUS DIBERHENTIKAN
SEBAGAI ANGGOTA BPD SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA.
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 110
TAHUN 2017 PASAL 19 AYAT (2) HURUF K MENGATAKAN BAHWA “ ANGGOTA BPD
DIBERHENTIKAN APABILA DITETAPKAN SEBAGI CALON KEPALA DESA”
“ PENETAPAN
CALON KEPALA DESA PADA TANGGAL 3 APRIL 2020 “
BERDASARKAN TAHAPAN PILKADES SERENTAK TAHUN 2020
Tidak ada komentar :
Posting Komentar